sYndicate for Indonesia Transformation UI

War on Gaza: How should we respond?

2009-03-30T00:36:00.003+07:00

This article has been published by the Jakarta Post on February, 23rd, 2009
By: Ristian Atriandi*

For well over 60 years Indonesia has been a champion of Palestinian independence. This unwavering support for the creation of an independent Palestinian state was, and is still, the basis of Indonesian foreign policy toward the Palestinian-Israeli conflict and the wider Arab world.

Nevertheless, Indonesia should also understand that a libertarian, or Kantian, notion of world politics does not always play to one’s expectations, as we’ve seen in Gaza where atrocities are being committed resulting in a humanitarian crisis. In fact, this conflict is not entirely new in nature; it is the consequence of more than sixty years of historical animosity and deep hatred between the two nations.

Indonesians need to understand that the idea of a two-state solution, that Palestine and Israel will someday live in peaceful co-existence as two sovereign entities, is not wholly supported by domestic constituents of both parties. Right-wing, hawkish camps are existent on both sides and continue to dominate policy.

This is what the war is all about, as both camps are unwilling to make even small concessions. Furthermore, the international community has done little to pressure both parties to agree on even a temporary cease-fire.

The UN has not only been mocked by the international media because of its inept attempts to stop the war, but has also been marred by internal differences, as shown in the Security Council. Given the current situation, how should Indonesia respond?

First, Indonesia needs the courage to criticize both. Indonesia needs to convince both warring parties that prolonging the conflict would only bring misery and more atrocities as well as sowing the seeds of vengeance in younger generation.

This is the first step toward Indonesia being deemed, by both sides as well as the international community, as balanced and objective in its view of the situation.
Therefore, extreme religious rhetoric and bigotry, including calls to wage jihad to kill as many Jews as possible or closing down a place of worship as happened in Surabaya, have not only tarnished Indonesia’s image as a tolerant, moderate, Muslim country, able to put itself in the middle of negotiating table, but it also implies that Indonesia indirectly justifies Israeli “jihad” against the Palestinians as well.

However, on the other hand, Indonesia must be able to put itself in the “hawkish” camps’ position – that is, to understand that this conflict started not just over a month ago, but it is only one part of more than 60 years of resentment, dating back to the formation of the state of Israel or even to the concept of a “homeland for Jewish people.”

This is a fact that the West and the international community often miss, if not ignore, thus giving the perception a just and durable peace in the holy land is all but a dream. And, this is also why most Israeli-Palestinian peace negotiations or agreements are short-lived.

Second, the failure of the diplomatic process by the United Nations in implementing Resolution No. 1860 does not mean the end of a peaceful solution per se.

The problem is that there are just not enough united voices in opposition to the war, both in the Security Council and the General Assembly. In the Security Council, the most dominant countries so far have been the “Western side”, the United States, Britain, and France, while Russia and China have not seemed very enthusiastically involved in ending the war (in sharp contrast to how they blocked the Western-initiated UN resolution to impose sanctions against Myanmar’s military junta after the crackdown on pro-democracy protests in the country in late 2007).

In the meantime, the Arab and Muslim worlds are expected to be united in facing Israel and convincing the Palestinians to prioritize peace. However, Arab countries are too deeply divided among themselves to voice their concern toward the Palestinians (even Al Jazeera’s English news channel aired a program called the “Arab Divide” in its coverage of the “War on Gaza”).

Indonesia should fill this gap and seize the opportunity to lead a united stand against the war and reassure the Palestinians that they have not been left alone to face the Israeli onslaught.
Last but not least, Indonesia needs to propose that the United Nations open a full investigation into the war, including human rights violations committed by both sides and bring those responsible to justice. Only by winning the trust of both Palestine and Israel, can Indonesia play an effective role in helping bring peace to the Middle East.

*The writer works at the Research Division, Syndicate for Indonesian Transformation, the University of Indonesia.

Penyikapan terhadap Statement Ormas Islam kanan terhadap RUU Pornografi

2008-10-24T14:19:00.003+07:00

1) amat menghargai pernyataan sikap tersebut.

2) namun tidak sepakat terhadap esensi pernyataan sikap tersebut.

3) menolak disahkannya RUU Anti-Pornografi

Argumen:

persoalan pornografi (pornoaksi) merupakan persoalan individu yang harus diselesaikan dalam konteks akhlak. Apabila dengan adanya pornografi/aksi membuat manusia goyah, tentu yang salah adalah manusianya. Tuhan YME, Allah SWT, Tuhan Yesus, Sang Hyang Widhi, akan selalu menurunkan cobaan kepada umatNya (salah satunya adalah cobaan terhadap akhlak kita dalam menyikapi pornografi).

Dikeluarkannya RUU ini justru akan membahayakan aset bangsa kita. Bali, DIY, Papua, dan beberapa wilayah yang masih menggunakan instrumen kebangsaan tradisionalisme (atristic culture), dimana merupakan aset natural endowmnets Bangsa ini akan berpotensi melepaskan diri dari Indonesia.

Disahkannya RUU ini tentu akan membuat warga yang mempunyai hak berserikat dan berkumpul, serta hak beribadah, dan berekspresi akan terkekang. Ini artinya telah terjadi pelanggaran HAM berat (Gross violation of Human Rights). UUD 1945, Konvensi HAM PBB: Universal Declaration of Human RIghts mengamanatkan dengan jelas bahwa hak-hak ini harus dilindungi, tanpa terkecuali. Bali, DIY, Papua, dan beberapa daerah yang kental dengan tradisionalisme akan terancam dikekang Haknya (rights), hanya karena customary dan cultural heritage mereka menggunakan pakaian dan adat yang dalam RUU anti-pornografi/aksi dikategorikan sebagai "porno".

Padahal kita ketahui bahwa daerah-daerah inilah penyumbang aset pariwisata, dan sumber daya alam yang signifikan bagi Bangsa yang majemuk dan sekuler ini. Bisa dibayangkan berapa miliar dollar hilang dari GDP bangsa ini hanya karena RUU ini, lantas daerah-daerah ini memilih merdeka?

disamping itu perlu dicamkan post-conflict resolution yang akan mungkin terjadi jika kawasan-kawasan ini merdeka. Bali, DIY, dan Papua tentu memerlukan kedaulatan (sovereignty), teritorial dan yurisdiksi bagi mereka.

Dalam konteks teritorial dan yuisdiksi, kawasan ini legally akan memiliki kawasan perairan yang sebelumnya kita miliki bersama. Hal ini menadakan akan berkurangnya kawasan ekonomi ekslusif (economic exclusive zone), yang jika bangsa ini utuh, tentu akan dapat diberdayakan untuk kemajuan bangsa.

Dalam konteks kedaulatan, kawasan ini tentu akan menegakkan kedaulatan dari dimungkinkannya ancaman (existential threat atau hingga tahap eminent threat) dari Bangsa tedekatnya, yakni Indonesia, Timor-Timur dan Australia disamping dalam kewajibannya (state's obligations) untuk melindungi warga negara di dalam kawasannya masing-masing. Mengingat Bali, Papua, atau DIY yang dalam konteks ini (misalnya) negara baru, mereka mustahil memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Oleh karenanya dengan kedaulatan penuh (absolute sovereignty) daerah ini berhak mendatangkan bantuan militer dari negara lain (millitary assistance) untuk mengamankan teritorial dan warga negaranya (contoh: Jepang, Kosovo, Negara-negara di Asia Tengah). Negara lain seperti China, Australia, India, atau Amerika Serikat yang sampai saat ini memiliki kepentingan untuk menjamin keamanan transportasi perdagangan dunia di kawasan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar (choke points) tentu akan dengan senang hati memenuhi permintaan Bali, DIY, dan Papua. Bukankah ini berarti ancaman nyata untuk Bangsa Indonesia?

Dalam konteks kenegaraan, munculnya dukungan dari Ormas Islam kanan terhadap RUU Anti-Pornografi ini membuktikan bahwa mekanisme dan metodologi agama ternyata tidak mampu menjawab tantangan manusia untuk mengendalikan akhlaknya. JUtaan masjid dan tempat ibadah, puluhan juta Ulama, dan ratusan Juta muslim ternyata tidak berfungsi dengan baik dalam memperbaiki akhlak, sampai-sampai melalui beberapa ormas Islam, kaum agamawan menyerahkan terhadap mekanisme negara untuk mengambil alih tugas dan fungsinya untuk mengatur akhlak.

Wassalam,

Pamungkas Ayudhaning D,

Intelektual Muslim Moderat-Direktur Eksekutif sYndrom

Back

Sebuah Refleksi Membangun Bangsa

2008-06-06T15:27:00.002+07:00

Opini Jurnal Nasional
Jakarta | Jum'at, 06 Jun 2008

Oleh: Pamungkas Ayudhaning Dewanto*

Bulan Mei dan Juni selalu menjadi bulan refleksi bagi bangsa Indonesia terhadap berbagai capaian atas gagasan besar yang secara kultural-kognitif dibawa oleh para founding fathers di negeri ini. Refleksi ini seharusnya menghasilkan pemikiran yang lebih esensial dan utuh dalam rangka melahirkan berbagai gagasan besar untuk pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Bung Karno dan yang lainnya juga dengan cara yang eklektik telah mewariskan Pancasila dan keutuhan Bangsa Indonesia kepada kita di waktu ini.

Namun ironisnya, tidak mudah membayangkan Indonesia yang sejahtera, aman, dan demokratis ketika pemandangan gap antara masyarakat miskin dan kaya semakin menjadi. Bangsa ini seolah berkutat sibuk mengurusi berbagai persoalan yang saat ini sudah tidak pantas untuk diurusi. Sepertinya terlalu tebal kepentingan sektoral, sektarian, dan ekslusif yang membayangi kornea mata bangsa ini hingga buta dan merintih sakit sendiri. Padahal bangsa ini tidak dibangun dengan spirit yang demikian. Ada substansi lain yang seharusnya menjadi concern utama bangsa ini. Faktanya, bangsa ini dibangun untuk kepentingan kolektif, pluralitas, dan inklusif.

Tidak ada yang menyakiti bangsa ini kecuali dirinya sendiri, pemerintahnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Jangan menyalahkan kapitalisme, sosialisme, ataupun Pancasila. Salahkan mental kita dan ketidakjelian bangsa untuk melihat persoalan secara jernih. Satu kata yang diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah: Produktif.

Belajar dari Negara Lain

Mari kita melihat keluar sejenak. China dan Korea Selatan misalnya, dengan berbagai kendala yang dihadapi bangsanya mulai dari jumlah penduduk, ketertinggalan, kemajemukan, dan keterbatasan sumber daya alam, namun pemerintah China dan Korea Selatan mampu mondongkrak perekonomiannya secara signifikan. Penduduk China yang tadinya miskin karena pengangguran, kini bisa bekerja di berbagai bidang usaha yang menerapkan sistem padat karya. Tahun 1960-an, jalan-jalan protokol di Korea Selatan dipenuhi dengan anak-anak yang berdagang rokok eceran, minuman, makanan ringan, pada pengendara yang melintas. Pemandangan yang setiap harinya masih kita cermati di berbagai jalan di Jakarta dan seluruh kota besar di Indonesia. Faktanya, hanya dalam dua keturunan peningkatan penghasilan yang diterima masyarakat Korea Selatan meningkat 32 kali-lipat. Hingga pada tingkat bawah, kebijakan pemerintah China dan Korea Selatan dapat dirasakan. Sudahkah rakyat kita yang di bawah merasakan hal yang sama?

Sudah terlalu sering bangsa ini berkutat di dalam, dan sayangnya hal-hal yang tidak penting lebih diurusi. Ketika China sudah memikirkan pengalihan dari industri barang ringan ke alat berat, Indonesia masih memikirkan pengeluaran SKB tiga menteri untuk melarang Ahmadiyah. Suatu kebijakan yang jika dilakukan tidak akan mengubah nasib petani, buruh, ataupun pengusaha kecil Indonesia menjadi insan yang lebih sejahtera. Ketika bangsa lain melalui kebijakan desentralisasi mampu menghadirkan ketertiban birokrasi dan efisiensi anggaran sehingga efektif dan tepat guna, bangsa kita melalui otonomi daerah justru digunakan untuk memenuhi kepentingan politik "putra daerah" saja dalam Pilkada yang praktiknya sekitar 75 persen diselesaikan melalui pengadilan. Belum lagi adanya wacana pemekaran daerah yang diwarnai dengan semangat sektoral dan kepentingan politik pragmatis. Semangat sektarian dan sektoral teramat sangat kental sehingga membutakan para pengambil kebijakan dan masyarakat di negeri ini.

Kaderisasi partai tidak disosialisasikan dengan kontestasi kinerja dan keteladanan, tetapi dengan tipu daya instrumentalisasi demokrasi partai politik. Kompetisi antarparpol dibangun berdasarkan ideologi mana yang lebih mendominasi, bukan kinerja mana yang lebih menyejukkan dan menyejahterakan. Bukan menyatukan melainkan memetakan. Bukan inklusif tetapi eksklusif. Jika Bung Karno, Sjahrir, dan Bung Tomo menyaksikan pemandangan ini, tentu mereka akan menangis tersedu karena nasib bangsa ini tinggal menanti ajal saja.

Bagaimana mau menjadikan bangsa ini maju jika pendidikan saja ditelantarkan oleh orang-orang yang katanya adalah para pemikir bangsa. Sejarahnya, tidak ada satupun bangsa maju yang tidak berangkat dari pendidikan. Mulai dari Otto Van Bismarck, Jerman, dan negara maju manapun semua berawal dari pendidikan. Negara tetangga kita Malaysia, mulai dari dikumandangkannya kemerdekaan, hanya ada satu anggaran yang tidak dapat ditawar lagi yakni pendidikan (25%). China, Korea Selatan, India dan Jepang menarik ratusan doktornya dari 100 besar universitas di dunia setiap tahunnya untuk melakukan berbagai kemajuan di negaranya. Sudahkah rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak untuk mencetak pribadi yang unggul di kemudian hari?

Padahal jika bangsa ini mau serius, tidak mustahil Indonesia menjadi counterweight yang berbobot bagi China ataupun India. Mari kita lihat Kabupaten Jembrana, yang berkomitmen kuat untuk menyelenggarakan pendidikan gratis dan bermutu. Sistem pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang berpenduduk sejumlah 250 ribu orang ini sungguh mirip dengan apa yang dilakukan di berbagai negara maju. Di samping itu juga terdapat Kota Madya Solok yang berhasil melakukan penertiban birokrasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui Perda No 1/2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah. Angka korupsi dapat ditekan dan kualitas pelayanan publik menjadi nyata dan mendukung perekonomian masyarakatnya. Bayangkan jika ada 100 saja Pemda tingkat II yang berkualitas Jembrana dan Solok, masa depan bangsa ini bukan suatu mimpi belaka.

Spirit suatu bangsa harus dimaknai dengan rasa nasionalisme yang kontekstual sehingga menjadi produktif dan melahirkan berbagai gagasan baru, terutama bagaimana kita memandang negeri ini di tengah percaturan global. Refleksi Pancasila dan Kebangkitan Nasional bukan hanya menjadi semangat retoris untuk membangun kesatuan di negeri ini. Namun demikian juga membangun kesejahteraan dan martabat bangsa di tengah perlunya negara untuk ambil bagian dalam perpolitikan internasional. Sehingga bukan menjadi tulisan atau pemikiran belaka yang membangkitkan satu atau dua kelompok saja, namun seluruh komponen bangsa. "Satu untuk semua, semua untuk satu", demikian nasionalisme kontekstual Bung Karno diucapkan.

*Direktur Eksekutif Syndicate for Indonesia Transformation (Syndrom)

http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=52183&detail=Opini

Perlukah Internasionalisasi Isu Myanmar?

2008-06-03T16:19:00.007+07:00

Jurnal Nasional
Opini Jakarta | Sabtu, 27 Okt 2007

Oleh: Pamungkas Ayudhaning D

Tindakan pemerintah Junta militer Myanmar memancing sinyal serius terhadap penegakan HAM oleh masyarakat internasional. Mulai dari dipenjaranya pemimpin oposisi junta pro-demokrasi, Aung San Suu Kyi, hingga tindakan membabi-buta terhadap para biksu dan demonstran beberapa waktu yang lalu, menunjukkan perlu adanya solidaritas antarnegara untuk menekan pemerintahan Junta militer di Myanmar. Meski permasalahan ini berada dalam lingkup yang tergolong internal, namun hingga kini ada tiga institusi internasional yang terlibat di dalamnya.

Pertama, Uni Eropa. Keterlibatan tersebut diawali ketika Uni Eropa memboikot Myanmar untuk tidak hadir dalam pertemuan ASEM yang juga dihadiri oleh Amerika Serikat sebagai anggota luar biasa. Selanjutnya, aksi Uni Eropa ditandai dengan munculnya kecaman dan sanksi diplomatik terus diberikan oleh Uni Eropa kepada pemerintahan Junta Myanmar. Tindakan tegas ini secara nyata dan resmi pertama kali dicetuskan pada pertemuan ASEM (Asia-Europe Meeting) sejak pertama kali Myanmar bergabung sebagai anggota ASEM, tahun 2004.

Institusi internasional kedua yang terlibat dalam persoalan ini adalah PBB. Setelah meletusnya tindakan represif terhadap para demonstran dan masyarakat secara umum, PBB akhirnya menugaskan seorang utusan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi pemerintahan Junta, Than Shwe. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Ibrahim Gambari tersebut tidak membuahkan hasil. Gambari bahkan tidak memberikan sinyal positif sedikitpun atas hasil pertemuannya dengan pemimpin junta.

Institusi ketiga yang terlibat adalah ASEAN. Setidaknya Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-36 pada Juni 2003 yang lalu telah memberikan manifestasi positif terhadap upaya penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya pada pertemuan tersebut para menlu memutuskan untuk mendesak Myanmar agar menyelesaikan pelanggaran HAM di dalam negeri. Namun sangat disayangkan, pasca-pertemuan tersebut, upaya regionalisme untuk menekan Myanmar kandas pada pembicaraan di tingkat bilateral saja. Artinya tidak ada lagi pembicaraan pada level regional.

Rezim HAM ASEAN?

Memang cukup menyedihkan melihat kenyataan bahwa ASEAN tidak mengambil peran yang besar dalam persoalan Myanmar. Preseden ini sedikit banyak membuahkan kekecewaan terhadap kinerja ASEAN. Padahal kita ketahui, belum lama, yakni 30 Juli 2007 yang lalu pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN menyepakati dimasukkannya agenda pembentukan Badan HAM pada draf Piagam ASEAN. Pertemuan yang utamanya ingin mencapai kebulatan dalam melahirkan Piagam ASEAN jelas terbukti tidak diikuti dengan keseriusan akan komitmen para anggota terhadap mengatasi isu HAM.

Niatan untuk membentuk Rezim HAM di kawasan Asia Tenggara sungguh sangat mengesankan. Asia Tenggara sebagai kawasan yang dalam perjalanannya banyak menorehkan catatan buruk terhadap permasalahan HAM seperti hendak menyucikan diri. Namun memang niatan itu harus diikuti dengan langkah nyata.

Tidak dapat dipungkiri beratnya menyangga beban sebuah Rezim HAM. Tengok saja PBB sebagai lembaga supra-nasional yang sudah eksis dengan lembaga HAM yang ia miliki sejak awal. PBB yang sejak tahun 1946 telah membentuk Komisi Fungsional untuk HAM (UNCHR) juga berakhir tragis bagi kalangan internasional. Pembubaran komisi ini pada Juni 2006 yang lalu (meski kemudian menjadi Badan HAM) juga disebabkan oleh minimnya efektivitas fungsi dari penegakan HAM. Perlu dicermati bahwa penyebab utama kegagalan Komisi ini disebabkan karena masih tingginya praktik bilateralisme dalam melakukan politisasi penegakan HAM (Human Rights Watch, 2006). Masih banyak negara yang menghindari mekanisme multilateral (UNCHR) dan memilih untuk menyelesaikan sengketa HAM-nya dengan cara bilateral. Akibatnya, konsesi yang disepakati selalu berat sebelah, dan hasilnya tidak dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat internasional.

Gejala yang dialami oleh PBB ini nampak dialami juga oleh ASEAN. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya intensitas resolusi konflik dan arus kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN yang diselesaikan dalam kerangka bilateral. Katakanlah berbagai kasus yang belum lama ini berkembang seperti kasus perjanjian ekstradisi dan DCA (Defense Cooperation Agreement) antara Indonesia-Singapura, kasus sengketa teritorial yang kerap kali terjadi antara Indonesia-Malaysia, persengketaan di kawasan Laut China Selatan, konflik Myanmar-Thailand, dan berbagai konflik lainnya yang kesemuanya tidak diselesaikan melalui mekanisme ASEAN. ASEAN sendiri ternyata belum mampu menutupi fenomena bilateralisme ini. Maka praktis, ASEAN juga belum mendapatkan tempat yang utama dalam menyalurkan kepentingan negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Regionalisme seharusnya menjadi pintu utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal dalam sebuah kawasan, tidak terkecuali HAM. Pasalnya, dalam regionalisme sendiri terdapat komitmen integrasi yang artinya menandakan tingginya tingkat kepercayaan satu negara terhadap negara lainnya, selain adanya komitmen atas kesediaan negara-negara anggota untuk mengesampingkan kepentingan nasionalnya demi kepentingan regionalisme. Oleh karenanya, ASEAN harus mampu menemukan kembali citranya sebagai pemersatu Asia Tenggara, selain bersama-sama menegakkan kembali integritas HAM di kawasan.

Kini, pemikiran ini telah terbukti menjadi salah satu jalan keluar. Penugasan Gambari oleh PBB pada akhirnya juga melakukan pendekatan secara regional bagi upaya penyelesaian konflik Myanmar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dijadwalkannya Gambari untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin ASEAN. Gambari sedikit banyak akan tetap mengedepankan mekanisme regional ketimbang internasional. Namun ke depan pertanyaan besarnya adalah, benarkah kesepuluh negara anggota ASEAN ini mau mengedepankan kepentingan regionalnya ketimbang kepentingan nasionalnya? Jawabannya sekaligus akan membuktikan prospek koherensi integrasi di kawasan Asia Tenggara ini nantinya.

Penulis Adalah Direktur Eksekutif Syndicate for Indonesia Transformation (Syndrom)

Quo Vadis Pendidikan Indonesia ?

2007-10-16T16:34:00.000+07:00

oleh: M. Fajri Siregar*

Ke manakah arah pembangunan pendidikan kita? Pertanyaan ini pantas kita ajukan jika melihat kondisi pendidikan di tanah air.

Alih alih menguatkan fondasi atau dasar pembangunan pendidikan,pemerintah kita justru semakin membingungkan rakyat (dan diri sendiri?) dengan kebijakan yang menimbulkan berbagai kekhawatiran. Anxiety ini terutama dipicu oleh adanya RUU BHP atau Badan Hukum Pendidikan dan Perpres no 77 tahun 2007 yang mengizinkan penanaman modal asing dalam bidang pendidikan,dengan maksimal tingkat penguasaan saham sebesar 49%. Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan ini bukanlah suatu ekspresi nasionalisme sempit yang tidak mengizinkan adanya keterlibatan pihak asing dalam pendidikan nasional,melainkan suatu kekhawatiran bahwa pemerintah akan semakin lepas tangan dari urusan pendidikan,dan bahwa mekanisme pasar yang akan mengatur kebutuhan dasar tiap warga negara ini.Akibat yang sangat mungkin terjadi ialah kesenjangan pendidikan yang semakin mencolok, dimana pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara finansial mampu. Padahal, pemerintah wajib menyediakan pendidikan berkualitas yang mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Namun, kebijakan yang akhir akhir ini dikeluarkan pemerintah sangat kontradiktif dengan semangat keterbukaan akses pendidikan yang mereka usung. Ditambah pula dengan tarik ulur 20% dari APBN yang semestinya dialokasikan untuk anggaran pendidikan, komitmen para elite kita terhadap urusan pencerdasan anak bangsa kembali dipertanyakan.

Dengan berbagai indikasi,yang terlihat dengan menjamurnya sekolah asing dari tingkat playgorup hingga perguruan tinggi dan sekolah sekolah nasional yang menawarkan kurikulum internasional untuk menjaring semakin banyak murid alias konsumen, muncul suatu pertanyaan : Akankah dunia pendidikan kita pada akhirnya harus tunduk pada logika pasar ?

Jika hal ini yang terjadi ( dan indikasinya sudah sangat kuat) ,maka mimpi akan kesempatan yang merata akan pendidikan berkualitas di negeri ini tetaplah suatu mimpi.Sebaliknya,mimpi buruk bahwa pendidikan menjadi kebutuhan primer yang berharga kebutuhan tertier akan sangat mungkin menjadi kenyataan.Dan hal ini sangat mungkin terjadi,jika segala wacana dan diskursus publik mengenai masalah pendidikan dijawab dengan produk hasil kepentingan elite yang ternyata lagi lagi mementingkan kepentingan segelintir orang di atas kepentingan masa depan bangsa.Ironis adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan saat ini, jika kita kaitkan dengan komitmen para pemimpin kita, di mana mereka enggan berinvestasi ke dalam sumber daya manusia,namun pada saat yang sama membiarkan pihak asing untuk 'mengambil alih' tanggung jawab tersebut.

Mungkin,pemerintah kita sadar akan ketidakmampuannya untuk mengelola pendidikan dan akhirnya merelakan masalah ini untuk diurus sama orang lain. Lagipula,sejak kapan pemerintah kita berani berkata 'tidak' terhadap tekanan dari lembaga internasional yang punya daya cengkeram yang kuat atas Indonesia seperti WTO ? RUU BHP dan Perpres no 77 tahun 2007 adalah anak kandung dari ketidakberdayaan pemerintah ini.

Namun, koreksi tentu masih bisa dilakukan dan jika masyarakat pendidikan terus mengingatkan akan pentingnya arah pembangunan pendidikan yang diikuti negeri ini, maka mudah-mudahan tujuan utama kita semua, yaitu pencerdasan kehidupan bangsa, dapat dicapai.

* Penulis adalah direktur kajian pendidikan sYndicate for Indonesia Transformation (sYndrom) UI

Kolaborasi Regulasi (Belum) Jamin Kesejahteraan

2007-09-25T05:11:00.000+07:00

Oleh: Pamungkas Ayudhaning Dewanto*

Selasa, 3 Juli 2007 yang lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) no. 77 Tahun 2007. Perpres ini dikeluarkan menyusul setelah besarnya tuntutan akan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Perpres yang berisi tentang daftar negatif investasi (negative investment list) dan daftar investasi terbuka-bersyarat (conditionally open investment list) ini oleh sebagian kalangan juga dinilai merupakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan terobosan di bidang investasi. Akibatnya, beberapa bidang usaha memang langsung diburu oleh sejumlah investor. Berbagai perbaikan kondisi makro-pun menjadi indikator keberhasilan regulasi tersebut. Namun demikian, pertanyaan besar yang akan diangkat di sini adalah apakah dalam jangka waktu yang panjang, serangkaian peraturan ini benar-benar mendukung terlaksananya program pengentasan kemiskinan yang secara bersamaan juga sedang dipertanyakan hasilnya?
Munculnya Perpres No. 77 tahun 2007 ini bermula dari disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejak awal, sesungguhnya pengesahan UU itu sendiri sudah berbau kontroversial. Kontroversi itu dimulai dari walk out-nya dua fraksi besar, yakni PDI-P dan PKB, di DPR-RI kala membahas RUU ini, hingga tidak segera disahkannya Undang-Undang ini oleh Presiden RI sampai batas waktu akhir pengesahannya, yakni 30 hari setelah melalui proses legislasi.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini pada mulanya ditujukan untuk beberapa hal yang oleh pemerintah dianggap cukup signifikan. Yang pertama, UUPM ini dimaksudkan untuk mengganti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta beberapa rangkaian peraturan yang dianggap sudah usang untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi di negeri ini. Yang kedua adalah untuk meningkatan kondisi ekonomi makro di Indonesia, sebagaimana pemerintah yang sedang mengejar target pertumbuhan ekonominya hingga sekitar 6,5%. Dua pertimbangan inilah yang kemudian menjadikan investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Dari UU inilah, Perpres No. 77 Tahun 2007 lahir. Sejumlah kalangan berusaha mencermatinya dalam dua kacamata yang bertentangan. Pandangan yang pro menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akhirnya mampu melahirkan terobosan yang cukup signifikan untuk melakukan perbaikan perekonomian secara makro dan percepatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya. Langkah ini diyakini menjadi gerbang awal sebagai jaminan adanya perbaikan mekanisme kepastian hukum dalam mengatur arus investasi di dalam negeri.
Namun nampaknya, pandangan kelompok diatas melupakan beberapa poin penting yang seharusnya dicermati sejak awal pada persoalan ini. Yang pertama tentu dengan jelas dapat dikatakan bahwa Perpres No.77 Tahun 2007 ini merupakan sebuah kepastian hukum yang harus diikuti dengan kontrol langsung oleh masyarakat. Pasalnya, pemerintah terlalu berspekulasi terhadap besarnya batas maksimum kepemilikan modal pada bidang usaha yang nantinya dapat dikuasai oleh asing. Batas maksimum kepemilikan modal asing atas beberapa bidang usaha (termasuk sebagian besar diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam) mencapai 95%. Tentu saja regulasi ini cukup menggairahkan bagi para investor asing. Dampaknya, kepemilikan Bangsa Indonesia sendiri atas hak beberapa bidang usaha, termasuk sumber daya alam akan sangat dimungkinkan minim. Hal ini semakin ironis apabila kita memperbandingkan batas maksimum kepemilikan modal asing yang ditetapkan di negara-negara sekaliber Amerika Serikat dan China yang maksimal hanya sebesar 30%.
Jacques B. Gélinas dalam Juggernaut Politics, 2003, menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi secara paripurna akan dapat tercapai ketika kontrol sosial terhadap investasi dan perdagangan dapat dilaksanakan oleh seluruh komunitas lokal. Kontrol sosial ini juga dimaksudkan sebagai penyeimbang adanya sistem pasar yang monopolistik dan anarkhis. Di sinilah mengapa kontrol sosial perlu digalakkan oleh rakyat agar implementasi regulasi ini tidak malah merugikan Bangsa Indonesia.

Dimana Tempat Kesejahteraan?
Benarkah kolaborasi regulasi tadi akan menghadirkan iklim yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia? Dengan kondisi kesejahteraan di Indonesia yang masih stagnan, diikuti dengan semakin menjadinya kesenjangan ekonomi-sosial antar kelompok masyarakat, seyogyanya yang harus disadari oleh pemerintah dan DPR saat ini adalah menghadirkan regulasi yang sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan itu sendiri.
Kolaborasi regulasi mengenai investasi tadi tidak serta merta menjamin hadirnya perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat kita yang yang masih berada di bawah standar kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibukanya pula berbagai bidang usaha yang saat ini juga digeluti oleh sebagian masyarakat kecil kita. Dampaknya tentu para pengusaha kecil ini dituntut untuk bersaing dengan para pengusaha besar yang terang saja mempunyai kapabilitas yang jauh lebih menjanjikan.
Penanggulangan kemiskinan di era industrialisasi ini bukan hal yang patut diacuhkan begitu saja. Setidaknya UN Summit on Corporate Citizenship awal Juli lalu di Geneva membuktikan bahwa organisasi internasional sekaliber PBB-pun menganggap bahwa kemiskinan merupakan suatu persoalan yang tidak mudah. Melalui pertemuan ini, PBB juga dengan serius menanggapi berbagai komitmen korporasi dan pemerintah dalam bekerjasama menanggulangi kemiskinan. Hal ini menambah satu alasan lagi bahwa kehadiran para investor yang akan semakin meningkatkan gelombang industrialisasi di Indonesia tidak juga menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar, ketika perusahaan sendiri tidak melakukan voluntary intiative menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemerintah tidak memberikan wibawanya dalam mengatur peran sosial perusahaan. Padahal di negara kita sendiri, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru-baru ini disahkan juga masih diperdebatkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah, DPR, dan pihak korporasi juga tidak sungguh-sungguh dalam memberikan kepastian atas komitmen terhadap kesejahteraan itu sendiri.
Dalam konteks ini, regulasi investasi yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR ini tidak serta-merta menjamin tersedianya kesempatan rakyat dalam mendapatkan akses untuk mencapai kesejahteraan. Dipersempitnya ruang gerak para pemodal kecil lokal yang prioritasnya justru diberikan kepada para pemodal besar asing menjadi salah satu premis yang mendukung. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR kurang memberikan keleluasaan terhadap para pengusaha kecil lokal untuk meningkatkan produktivitasnya. Padahal, seharusnya ruang gerak bagi pengusaha kecil lokal harus terus diciptakan dan diperluas. Selain itu, pemberdayaan pengusaha kecil seperti inilah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan meminimalisir gap antara si kaya dan si miskin.
Sebenarnya awal Juni lalu pemerintah juga mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inpres ini memang sedikit memberikan angin segar bagi UMKM. Namun Inpres ini tidak secara tegas memberikan langkah-langkah yang konkret bagi pemberdayaan sektor riil. Dari sini sebenarnya dapat dicermati sektor manakah yang lebih menjadi prioritas pemerintah saat ini, dan jawabannya tentu adalah investasi.
Kebijakan mengenai pemberdayaan usaha kecil tentunya sangat sinergis disandingkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan. Langkah ini tentu juga sekaligus sebagai wahana kontrol sosial bagi investasi dan perdagangan oleh komunitas lokal, seperti halnya yang dikemukakan oleh Jacques Gélinas. Dengan kata lain, dalam rangka melakukan perbaikan kondisi kesejahteraan di Indonesia ini, langkah-langkah yang pro-poor seharusnya lebih diprioritaskan. Yang perlu dipertegas kembali adalah jangan sampai sistem regulasi investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan DPR ini malah menghambat proses perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya akses terhadap 37,17% warga kita yang masih berada di bawah garis kemikinan (BPS, 2007). Apabila kontrol sosial saja tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat terhadap arus investasi dan perdagangan, lalu bagaimana demokrasi ekonomi secara paripurna dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa dalam sebuah kerangka kesejahteraan sosial?

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Syndicate for Indonesia Transformation (Syndrom),
Artikel sebelumnya dimuat di Harian Media Indonesia, 2 Agustus 2007

Senjakala Nasionalisme?

2007-08-22T12:24:00.000+07:00

Panji Yudha Prasetya*

Nasionalisme, sebuah ungkapan yang menurut sebagian orang hanya menonjolkan sifat ambiguitas pada substansinya sehingga debat publik yang terjadi cenderung didominasi oleh wacana-wacana pragmatis dan reaktif menyikapi permasalahan-permasalahan aktual seperti kekhawatiran akan kesejahteraan dengan meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok dan meluasnya jurang antara kaya dengan miskin. Debat publik tersebut menjadi kehilangan kualitas inspirasionalnya apabila tidak bersubstansikan idealisme-idealisme yang bersinergi dengan persoalan riil tersebut.

Gagasan-gagsan yang diusung oleh pemerintah tampaknya telah kehilangan kapasitas untuk memberikan pemahaman ideolgis yang penting bagi keutuhan bangsa.
Ideologi yang saya maksudkan adalah suatu gerakan untuk mancapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bangsa, secara aktual dan potensial, atau dapat diartikan menjadi Nasionalisme. Nasionalisme mutlak diperlukan oleh bangsa dalam mengorganisir ‘kendaraan yang berfungsi sebagai suatu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam kontrak sosial’ yang disebut dengan Negara. Nasionalisme mutlak diperlukan suatu Negara dan mutlak pula dijadikan sebagai landasan ideologi Negara dalam mewujudkan suatu cita-cita bangsa.
Apabila kita bertemu dengan permasalahan mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan pada hakikatnya diwujudkan dengan mengupayakan secara maksimal sumber-sumber kesejahteraan yang di miliki sebagai suatu perwujudan rahmat Tuhan agar dapat terjangkau oleh rakyat secara merata. Negara dalam hal ini mempunyai tujuan untuk menjamin terjangkaunya sumber-sumber kesejahteraan ini sebagai wujud dari komitmen Negara terhadap pemenuhan kontrak sosial. Latensi disintegrasi dapat muncul kepermukaan bilamana Negara mengabaikan hal tersebut. ini berkaitan pula dengan konsepsi ketahanan nasional Negara. Disintegrasi yang termanifestasi akan merusak struktur-struktur masyarakat dan begitu pula struktur pemerintahan yang menyebabkan perubahan sosial yang mengarah pada anarki—yaitu perubahan destruktif tanpa rekonstruksi. Tatanan geopolitik pun rusak dan berakibat pada lemahnya bargaining power Indonesia dalam percaturan politik dunia dengan ditandai adanya okupasi bangsa-bangsa yang mempunyai kepentingan geopolitik terhadap potensi wilayah kita yang pasti akan terjadi dengan memobilisasi dan mempropaganda masyarakat daerah untuk berpisah dengan NKRI.
Indonesia merupakan untaian kepulauan yang dihuni oleh beratus macam suku bangsa. Pruralitas adalah nyata. Dan dengan kesadaran akan adanya pruralitas tersebut para founding fathers Negara kita membentuk kontrak sosial yang termaktub dalam pancasila dan UUD 45, sebagai falsafah, cita-cita dan jiwa bangsa, yang memfasilitasi agar pruralitas tersebut dapat mencapai tujuan mereka yang beraneka ragam pula, yang mewujudkan suatu kesejahteraan sosial. Inilah perlunya nasionalisme. Nasionalisme yang saya maksudkan adalah socio-nasionalisme. Nasionalisme yang diwujudkan untuk seadil-adilnya kesejahteraan. Dan sebagai generasi penerus bangsa, cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan tersebut ada di pundak kita, dan kita lah yang wajib mewujudkannya. Mewujudkan sosio-nasionalisme dengan mengacu pada sosio-demokrasi dan ketuhanan.

*Koordinator Pemberdaya Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat sYndicate for Indonesia Transformation (sYndrom UI)

SOEKARNO: SEKALI LAGI TENTANG SOSIO-NASIONALISME DAN SOSIO-DEMOKRASI

2007-08-21T13:08:00.000+07:00

Ir. SOEKARNO:

SEKALI LAGI TENTANG 
SOSIO-NASIONALlSME DAN SOSIO-DEMOKRASI

Seorang pembatja jang dengan
sungguh-sungguh
membatja tulisan saja tentang
sosio-nasionalisme dan
sosio-demokrasi beserta soal
kapitalisme bangsa sendiri,
dan jang djuga membatja perslah
pidato saja
di Mataram achir-achir ini,
adalah minta penjuluhan lebih
landjut tentang soal:

Bagaimana sikap sosio-nasionalisme
tentang soal buruh, dan,
Bagaimana sikap sosio-nasionalis
tentang soal non-kooperasi? Marilah
saja lebih dulu memberi penjuluhan tentang soaI jang pertama:
soaI baik atau tidaknja orang mendjadi kaum-buruh.

Sosio-nasionalisme adalah "nasionalisme masjarakat", nasionalisme
jang mentjari selamatnja seluruh masjarakat dan jang bertindak
menurut wet-wetnja masjarakat itu. Didalam karangan saja jang
membitjarakan sosio-nasionalisme itu, saja sudah katakan, bahwa
sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme ngalamun, bukanlah
nasionalisme hati sahadja, bukanlah nasionalisme "lyriek" sahadja, -
tetapi ialah nasionalisme jang diperhitungkan, nasionalisme
berekening. Itulah sebabnja, maka sosio-nasionalisme ialah
nasionalisme jang bertindak menurut wet-wetnja masjarakat, dan tidak
bertindak melanggar wet-wetnja masjarakat itu.

Sekarang apakah wet-wetnja masjarakat ten tang soal perburuhan?

Wet-wetnja masjarakat tentang soal perburuhan ialah, bahwa
perburuhan

itu adalah tjotjok dengan sifat-hakekatnja masjarakat jang sekarang
ini,

jaitu tjotjok dengan hakekatnja masjarakat jang kapitalistis.
perburuhan

adalah memang dasarnja dunia jang kapitalistis. Perburuhan kita
dapatkan, dimana-mana

kapitalisme ada, dan perburuhan timbul dimana kapitalisme timbul. Ia
adalah memang buah

salah satu tendenznja masjarakat, - buah salah satu kehendaknja
masjarakat. Ia adalah dus

memang tertalikan atau inhaerent kepada masjarakat jang sekarang
ini.

Sosio-nasionalisme, oleh karenanja, harus memandang perburuhan ini
sebagai suatu keharusan. Sosio-nasionalisme tidak boleh
méngenangkan dunia sekarang ini zonder perburuhan. Ja, sosio-
nasionalisme harus menerima adanja perburuhan itu sebagai salah satu
alat, sebagai suatu gegeven, didalam perdjoangannja.

Memang, baik sekali sosio-nasionalisme
mengandjurkan "pentjaharian merdeka", dan kitapun memang harus
memadjukan "pentjaharian merdeka" itu. Terutama didalam dunia
kolonial, dimana imperialisme telah merebut harnpir tiap-tiap rasa
pertjaja pada diri sendiri, dimana rakjat telah berabad-abad kena
injeksi rasa ketidak-mampuan, dimana rasa pertjaja pada diri sendiri
adalah habis terbasmi sampai kekutu-kutunja, - terutama didalam
dunia kolonial itu, "pentjaharian merdeka" adalah besar faedahnja.
Tetapi siapa jang berkenang-kenangan suatu masjarakat Indonesia
sekarang ini melulu terdiri dari kaum pentjaharian merdeka sahadja, -
suatu masjarakat Indonesia jang melulu terdiri dari orang-orang-
warung, orang-orang-pertukangan ketjil, orang-orang-pertanian
ketjil, orang-orang-tahu, orang-orang-soto, orang-orang-tjendol --,
ia sebenarnja didalam ideologinja jang konservatif, berideologi jang
tak ikut dengan tendenznja pergaulan-hidup. la adalah orang jang
mau membelokkan
djurusannja masjarakat,-- seorang reaksioner, seorang sosial-
reaksioner. Kenang-kenangannja, bahwa djikalau semua orang lndonesia
berpentjaharian merdeka dan tidak mendjadi budak kapitalis dan
imperialis, nistjaja kapitalisme dan imperialisme itu akan gugur
sebagai gedung jang hilang alasnja, -- kenang-kenangannja jang
demikian itu adalah teoretis belaka, dan tak berdiri diatas basis
jang njata.

Sebab basis jang njata, keadaan jang njata, feit jang njata ialah,
bahwa perburuhan itu adalah suatu sociaal gegeven, jakni suatu hal
jang memang berada didalam tendenznja masjarakat. Sosial-
nasionalisme harus menanamkan hal ini kedalarn keinsjafannja. la
harus mengerti, bahwa kenang-kenangan jang "semua orang lndonesia
berpentjaharian merdeka" , adalah kenang-kenangan "ngelangut", suatu
kenang-kenangan jang mau membalikkan masjarakat kembali kedalam
kabut-halimunnja keadaan kuno jang sediakala. Ia harus mengerti,
bahwa tjara perdjoangan "mendjatuhkan imperialisme dengan
djalan semua berdagang tahu dan soto" adalah tjara perdjoangan jang
mustahil bisa berdjalan 100%, dan jang dus mustahil bisa berbuah
100%. Ia harus mengerti, bahwa tjara perdjoangan jang demikian itu
adalah tjara perdjoangan jang antisosial, jakni karena mau
menghilangkan perburuhan didalam dunia sekarang ini adalah barang
jang tidak bisa terdjadi, dan BERTENTANGAN dengan tendenznja
masjarakat.

la harus mengerti, bahwa sebutan "mendjadi buruh adalah hal jang
hina", adalah sebutan jang bodoh. Tidakkah, djikalau benar
perburuhan adalah barang jang hina, seluruh dunia dus penuh
dengan "orang jang hina", - dunia jang_beratusan djuta kaum buruhnja
itu?

Tidak, -- jang hina bukanlah perburuhan,
bukanlah haknya orang mendjadi kaum buruh.
Jang hina ialah semangat-perburuhan,
semangat-perbudakan jang sering kali
hidup didalam
kalbunja kaum buruh.

Semangat-perbudakan inilah jang
harus dilenjapkan oleh
kaum sosio-nasionalis,
semangat-perbudakan inilah
jang harus mereka berantas
dan robah mendjadi
semangat-perdjoangan jang
seinsjaf-insjafnja.
Semangat-perbudakan inilah jang mendjadi sebabnja imperialisme
bisa terus berdiri dengan gagah-perkasa, semangat-perbudakan inilah
jang oleh karenanja harus kita gugurkan dan kita ganti dengan
semangat perlawanan jang sadar dan· menyala.

Djustru adanja perburuhan itulah harus mendjadi salah sa tu sen
djatanja

sosio-nasionalisme melawan imperialisme dan kapitalisme, --

bukan hilangnja perburuhan jang mustahil dan anti-sosial itu. Oleh
karena itulah, maka salah sa tu kewadjiban sosio-nasionalis ialah:
mengobar-ngobarkan semangat-perlawanan kaum burun itu dan
mengorganisir kaum buruh itu didalam badan-badan sarekat-
sarekat-sekerdja jang kuat dan sentausa. Hanja dengan djalan jang
demikian kita punja politik adalah politik jang berdiri diatas
realiteit alias keadaan jang njata!

Djadi: peri-kehidupan "pentjaharian-merdeka" harus kita pudjikan dan
andjurkan sebagai salah satu alat mengurangkan rasa-ketidak-
mampuan didalam masjarakat kita jang hampir habis rasa-pertjaja-
pada-diri-sendiri itu, -- tetapi sebagai system-perdjoangan
kita tidak boleh ngalamun akan hilangnja perburuhan, sebaliknja
harus menerima perburuhan itu sebagai suatu keadaan njata jang harus
kita bangkitkan mendjadi alat-perdjoangan jang berharga besar
untuk mendatangkan masjarakat jang selamat, tidak kapitalisme dan
imperialisme. Itulah sikap-sosio-nasionalisme terhadap pada
soal perburuhan.

Arti non-kooperasi semua pembatja telah mengetahui. Non-kooperasi
berarti "tidak mau bekerdja bersama-sama". Bagaimanakah djelasnja
hal ini?

Non-kooperasi kita adalah salah satu azas-perdjoangan
(strijdbeginsel) kita untuk mentjapai Indonesia-Merdeka.
Didalam perdjoangan mengedjar Indonesia-Merdeka itu kita harus
senantiasa ingat, bahwa adalah pertentangan kebutuhan antara sana
dan sini; antara kaum pendjadjah dan kaum jang didjadjah.
Memang pertentangan kebutuhan inilah jang memberi kejakinan kepada
kita, bahwa Indonesia-Merdeka tidaklah bisa tertjapai, djikalau kita
tidak mendjalankan politik non-cooperation. Memang pertentangan
kebutuhan inilah jang buat sebagian besar menetapkan kita punja azas-
azas-perdjoangan jang lain-lain, misalnja machtsvorming, massa-
aksi, dan lain-lain .

Oleh karena itulah, maka non-kooperasi bukanlah hanja suatu azas-
perdjoangan "tidak duduk-didalam raad-raad-pertuanan" sahadja. Non-
kooperasi adalah suatu prinsip jang hidup, tidak mau bekerdja
bersama-sama diatas segala lapangan politik dengan kaum pertuanan,
melainkan mengadakan suatu perdjoangan jang tak kenal damai, dengan
kaum pertuanan itu. Non-kooperasi tidak berhenti diluar
dindingdindingnja raad-raad sahadja, tetapi non-kooperasi
adalah meliputi semua bagian-bagian daripada kita punja perdjoangan
politik. Itulah sebabnja, maka "non-kooperasi adalah berisi
radikalisme, - radikalisme hati, radikalisme fikiran,
radikalisme sepak-terdjang, radikalisme didalam semua sikap lahir
dan sikap bathin. Non-kooperasi meminta kegiatan.

Salah satu bagian daripada kita punja non-cooperation adalah tidak
mau duduk didalam dewan-dewan kaum pertuanan. Sekarang apakah Tweede
Kamer djuga termasuk dalam dewan-dewan kaum pertuanan itu? Tweede
Kamer adalah termasuk dalam dewan-dewan kaum pertuanan itu, sebab
djustru Tweede Kamer itu bagi kita adalah suatu "pembadanan",
suatu "pendjelmaan" daripada "koloniseerend Holland",
suatu "pendjelmaan" daripada kekuasaan jang mengungkung" kita
mendjadi rakjat jang tak merdeka. Djustru Tweede Kamer itulah bagi
kita adalah suatu "symbool" daripada koloniseerend Holland,
suatu "symbool" daripada keadaan jang menekan kita mendjadi rakjat
taklukan dan sengsara. Oleh karena itulah maka non-kooperasi kita
sudah didalam azasnja harus tertudju djuga kepada Tweede Kamer
chususnja dan Staten-Generaal umumnja, -- ja, harus ditudjukan djuga
kepada semua "perbadanan-perbadanan" lain daripada sesuatu system
jang buat mengungkung kita dan bangsa Asia, misalnja Volkenbond dan
lain sebagainja.

Anarchisme? Toch Tweede Kamer suatu parlemen? Memang Tweede Kamer
adalah suatu parlemen: tetapi Tweede Kamer adalah suatu
parlemen Belanda. Memang kita adalah orang anarchis, kalau kita
menolak segala keparlemenan. Memang kita orang anarchis, kalau
misalnja nanti kita menolak duduk didalam parlemen lndonesia, jang
nota-bene hanja bisa berada didalam suatu Indonesia jang Merdeka,
dan jang akan memberi djalan kepada demokrasi-politik dan demokrasi-
ekonomi. Memang, djikalau seorang Inggeris memboikot parlemen
Inggeris, djikalau seorang Djerman tidak sudi duduk dalam parlemen
Djerman, djikalau seorang Perantjis menolak' kursi dalam parlemen
Perantjis, .maka ia boleh djadi seorang anarchis. Tetapi djikalau.
seandainja mereka menolak duduk didalam suatu parlemen daripada
suatu negeri jang mengungkung negeri mereka, -- djikalau kita bangsa
lndonesia sudah didalam azasnja menolak duduk dalam parlemen
Belanda --, maka itu bukanlah anarchisme, tetapi suatu azas-
perdjoangan
non-cooperation nasionalis-non-kooperator jang sesehat-sehatnja!
Lihatlah riwajat perdjoangan non-cooperation dinegeri-negeri
lain.Lihatlah misalnja riwajat perdjoangan non-cooperation dinegeri
lrlandia,salah satu sumber daripada perdjoangan non-cooperation
itu. Lihatlah disitu sepak-terdjangnja kaum Sinn Fein. Sinn Fein
adalah mereka-punja sembojan, --Sinn Fein, berarti "kita sendiri".

"Kita Sendiri", itu adalah gambarnja merekapunja politik: politik
tidak mau bekerdja sama-sama dengan Inggeris, tidak mau kooperasi
dengan Inggeris, tidak mau duduk didalam parlemen
Inggeris. "Djanganlah masuk ke Westminster, tinggalkanlah
Westminster itu, dirikanlah Westminster sendiri!", adalah propaganda
dan aksi jang didjalankan oleh Sinn Fein. Adakah mereka kaum
anarchis? Mereka bukan kaum anarchis, tetapi kaum nasionalis non-
kooperator jang prinsipiil pula.

Orang mengandjurkan duduk di Tweede Kamer buat mendjalankan politik-
opposisi dan politik-obstruksi, dan memperusahakan Tweede Kamer itu
mendjadi mimbar perdjoangan. Politik jang demikian itu boleh
didjalankan dan memang sering didjalankan pula oleh kaum kiri,
sebagai kaum O.S.P., kaum komunis, atau kaum C.R. Das cs. di
Hindustan jang djuga tidak anti-parlemen Inggeris. Tetapi politik
jang demikian itu tidak boleh didjalankan oleh seorang nasionalis-
non-kooperator. Pada saat jang seorang nasionalis-non-kooperator
masuk kedalam sesuatu dewan kaum pertuanan, ia, pada saat jang
ia didalam azasnja suka masuk kedalam sesuatu dewan kaum pertuanan
itu, sekalipun dewan itu berupa Tweede Kamer Belanda atau
Volkenbond, -- pada saat itu ia melanggar azas, jang disendikan pada
kejakinan atas adanja pertentangan kebutuhan antara kaum pertuanan
itu dengan kaumnja sendiri. Pada saat itu ia mendjalankan politik
jang tidak prinsipiil lagi, mendjalankan politik jang pada
hakekatnja melanggar azas
non-kooperasi adanja!

Kita harus mendjalankan politik non-kooperasi jang prinsipiil,-
menolak didalam azasnja kursi di Volksraad, di Staten-Gèneraal,
didalam Volkenbond. Dan sebagaimana tahadi telah saja terangkan,
maka perkara dewan-dewan ini hanjalah salah satu bagian sahadja
daripada non-kooperasi kita. Bagian jang terpenting daripada
non-kooperasi kita adalah: dengan mendidik rakjat pertjaja
kepada "kita sendiri", -- untuk memindjamkan perkataan kaum non-
cooperation Irlandia, -- menjusun dan menggerakkan suatu massa-aksi,
suatu machtsvorming Marhaen jang haibat dan kuasa!



"Fikiran Ra'jat", 1932



(Arsip - K.Prawira: Ir. Soekarno, "SEKALI LAGI TENTANG SOSIO-
NASIONALISME DAN SOSIO-DEMOKRASI", Dibawah Bendera Revolui,
Djilid I Tjetakan III, 1964, halaman 187-191)

Posted from http://www.mail-archive.com/sarikata@yahoogroups.com/msg02191.html
Dipublikasikan oleh: Ananto Pratikno

Optimistis dan Revolusi Putih

2007-08-21T12:48:00.000+07:00

Pamungkas Ayudhaning Dewanto*

KENAIKAN harga susu yang belakangan terjadi di DKI Jakarta, kini telah menjalar ke berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya, banyak warga kewalahan menghadapi kenyataan ini. Kejadian itu bisa dicermati dalam kaca mata pesimistis dan tentunya juga optimistis.

Kenaikan harga susu formula yang berkisar antara 15% hingga 20% itu semakin memicu turunnya jumlah konsumsi susu bagi masyarakat. Ada banyak dugaan dalam menengarai penyebab dari kenaikan harga susu itu. Di antaranya kekeringan di beberapa negara yang menjadi penyuplai utama pasokan susu ke Indonesia, yakni Australia dan Selandia Baru. Imbasnya, tentu kelangkaan semacam ini selalu diikuti naiknya harga produk. Harga bahan baku susu impor yang tadinya hanya berkisar pada US$1 per kilogram (kg), kini naik hingga US$2,2 per kg. Dugaan lain sebagai penyebab atas naiknya harga susu di dalam negeri itu, antara lain tingginya bea masuk terhadap produk susu dari luar negeri.

Setidaknya pemerintah mengenakan 15% untuk biaya masuk bahan baku susu dari negara pengekspor. Hal itu juga kemudian mengakibatkan tingginya biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan susu. Semua itu dibebankan kepada konsumen. Malahan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa kenaikan susu dari tahun ke tahun berkisar stagnan pada angka 5%.

Berbagai gejala tersebut tentu membuktikan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk susu ini. Namun demikian, sangat disayangkan Indonesia masih menggantungkan pasokan susu impor. Pada sudut pandang ini, sebenarnya sekaligus juga mewakili pola pikir pesimistis dalam menanggapi persoalan ini.

Tentu tidak dapat dipungkiri akan pentingnya kebutuhan susu di Indonesia, dan bahkan di negara manapun. Apalagi di negara ini masih sering terdengar berita akan gizi buruk atau mala nutrisi yang menimpa rakyat miskin.

Seharusnya, produk ini, selain sembilan bahan pokok tentunya, perlu menjadi prioritas utama dalam sektor pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, bangsa kita memang tidak pernah menjadikan susu Sebagai prioritas utama. Hal itu dibuktikan dengan lemahnya selfsufficiency atas kebutuhan ini. Bayangkan saja, saat ini, sedikitnya Indonesia menggantungkan dirinya terhadap kemampuan impor atas komoditi ini sebesar 70% dari total kebutuhan susu dalam negeri. Susu sebagai komoditi yang tidak diprioritaskan juga terlihat pada pernyataan yang secara langsung diungkapkan Mari Pangestu beberapa waktu yang lalu (detikfinance.com, 27/06).

Bukan prioritas Akibat dari tidak diprioritaskannya produk ini, pemerintah tidak dapat mengontrol dan menentukan secara langsung harga susu di pasaran. Berbagai premis itu tentunya semakin memperkokoh landasan pikir serba impor, bahkan pada komoditi sepenting susu ini.

Kelemahan berikutnya atas ketergantungan terhadap impor itu tentunya berimbas kepada melemahnya sektor industri kecil produsen susu di berbagai daerah. Setahun yang lalu, misalnya, ketika susu (formula) impor semakin diminati dalam pasaran di Indonesia. Kondisi itu sangat merugikan produsen susu lokal, seperti yang terdapat di Boyolali, Jawa Tengah. Para pengusaha kecil mencoba melakukan estimasi mengenai kelangsungan usaha mereka ketika kondisi diasumsikan memburuk (impor semakin besar). Kala itu, harga susu pada peternakan lokal berkisar Rpl.400 hingga Rpl.500 per liternya (Suara Merdeka, 14 Juni 2006).

Padahal seharusnya, agar para produsen susu lokal ini dapat bertahan, harga susu berkisar di atas Rp2.000 per liter. Hasil estimasi keseluruhan menyatakan bahwa pengusaha kecil yang hanya memiliki 2-3 ekor sapi dipastikan akan merugi dan bahkan bangkrut ketika kondisi diasumsikan terus menanti impor. Padahal, produsen susu di daerah Boyolali itu mayoritas hanya memiliki 2-3 ekor sapi. Padahal para pengusaha susu lokal saat ini setidaknya memasok 30% dari jumlah keseluruhan kebutuhan susu di negeri ini.

Pada era 1950-an, Dr Verghese Kurien memperkenalkan White Revolution di India. Setelah mengalami ketidakmampuan akan pemenuhan kebutuhan susu, pemerintah India segera mengambil alih komoditi itu sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pemerintahnya. Sebenarnya, argumen dasar yang digunakan para politisi di India kala itu sangatlah sederhana. Selain memang untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, pembangunan sektor perusahaan susu menjadi suatu ukuran tersendiri untuk menciptakan penyediaan lahan pekerjaan serta pendapatan suplementer (supplementary employment and income) bagi kelompok usaha kecil dan juga para pekerja tidak tetap.

Awalnya, produksi susu di India stagnan, khususnya pada 1950 dan 1960-an. Pertumbuhan produksinya pun negatif. Akhirnya pemerintahan setempat mencanangkan adanya OF (operation flood). OF itu dibagi menjadi tiga periode, dengan setiap periodenya telah menuiv jukkan jumlah yang signifikan bagi pembangunan (procurement) produksi susu di India.

Dimulai dari 1970 dan diakhiri pada 1996, tiga periode yang telah berjalan tersebut setidaknya meningkatkan produksi susu dari 2,56 juta kg per hari (OF I, 1970-1981) menjadi 11 juta kg per hari (OF III, 1987-1996). Produksi susu secara keseluruhan juga meningkat dari 17 juta ton pada 1950-1951, menjadi 84,6 juta ton pada 2001-2002. Angka itu diperkirakan juga akan terus meningkat hingga saat ini.

Pemberdayaan usaha kecil Strategi dalam OF mencakup unsur yang cukup luas, namun sederhana. Di antaranya pemerintah mulai mengatur produk susu. Strategi lain yang dilakukan ialah membangun sistem usaha yang proporsional, di antaranya dengan memberdayakan perusahaan susu besar dan sekaligus memberdayakan usaha kecil yang berbasis pada intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan.

Sedangkan untuk menjamin keseimbangan ketersediaan susu di seluruh wilayah di India, akhirnya dicanangkan program producers cooperatives. Program itu merupakan suatu langkah inovasi institusional yang membuka akses secara luas dan terbuka antara masyarakat pedesaan sebagai penghasil susu dalam lingkup kecil, dan seluruh komponen masyarakat di seluruh India. Dampaknya, masalah kelangkaan pun teratasi dengan sendirinya. Melalui langkah-langkah itulah, India, yang pada mulanya penghasil susu terendah di dunia, kini menjadi penghasil susu terbesar di dunia.

Setidaknya ada beberapa keuntungan yang didapat dari upaya selfsufficiency produksi susu ini. Pertama, konsumsi susu jelas akan meningkatkan angka harapan hidup setiap warga negara. Karena berkaitan dengan pemenuhan gizi dan nutrisi.

Berikutnya, konsumsi susu merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di suatu negara. Hal itu dapat kita cermati dengan melihat liniernya variabel antara jumlah konsumsi susu di suatu negara dan tingkat pembangunan dan inovasi di suatu negara itu sendiri, seperti halnya di berbagai negara maju.

Ketiga, terkait dengan persoalan pembangunan ekonomi rakyat pada masyarakat di suatu negara. Dengan menempatkan produksi susu sebagai prioritas utama dalam komoditi, idealnya diikuti dengan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk membangun sistem regulasi perdagangan yang sehat dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia, langkah-langkah agrikultural seperti itu menjadi pilihan yang menjanjikan. Potensi masyarakat, wilayah, dan budaya sangatlah mendukung untuk mengembangkan sektor tersebut. Dengan mengkumodifikasikan produk susu lokal, artinya telah melakukan langkah-langkah konkret untuk membangun sektor usaha kecil dan menengah (UKM) seperti halnya mayoritas para produsen susu ini. Di samping itu, pola inovasi juga harus terus dilakukan, sehingga pemenuhan kebutuhan akan susu dapat diraih secara mandiri dan sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Preseden itu memang patut kita jadikan sebagai refleksi. Semua itu kembali kepada pemeriritah dan masyarakat, apakah berani melakukan terobosan-terobosan yang sebenarnya kecil, namun sangat berarti bagi bangsa ini? Atau dengan kata lain, siapkah kita menuju berdikari pangan dengan Revolusi Putih ala Indonesia?

*Koordinator Umum (KoordUm) Syndicate for Indonesia Transformation (Syndrom) Universitas Indonesia. dipublikasikan sebelumnya pada harian Media Indonesia: senin, 9 Juli 2007 dan pada YPHA (Yayasan Pemantau Hak Anak).

Lingkup Kajian

2007-08-13T05:26:00.000+07:00

Beberapa jenis kajian yang dilakukan oleh sYndrom UI dengan diketuai oleh seorang koordinator Pemberdayaan, yaitu :
· Kesejahteraan Sosial dan masyarakat
· Politik dan Hukum
· Ekonomi
· Hubungan Internasional
· Wawasan Kebangsaan
. Pendidikan

Arti lambang sYndrom

2007-08-13T05:10:00.001+07:00

Arti lambang dan Pemaknaannya:

Kata sYndrom, dengan huruf s-n-d-r-o-m berwarna hijau melambangkan cita-cita para aktivis sYndrom UI yang menghendaki adanya keadilan sosial melalui ketuhanan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi untuk Indonesia. Hijau diartikan sebagai sebuah lambang kesejahteraan—kesejahteraan untuk rakyat—kesejahteraan untuk semua.
Huruf Y besar berwarna merah dan segitiga terbalik melambangkan jiwa para aktivis sYndrom UI yang membara dalam mengemban tugas untuk mentransformasikan Indonesia. Dan tulisan Syndicate for Indonesia Transformation, berwarna merah dibawah kata sYndrom melambangkan penegasan bahwa cita-cita para aktivis sYndrom UI harus ditegakkan diatas infrastruktur ideologis, yaitu progresif-revolusioner dalam kerangka semangat Nasionalisme.

Aksi

2007-08-13T04:20:00.000+07:00

Lingkar Pergerakan Nasionalis

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sYndicate for Indonesia Transformation UI (sYndrom UI) dengan melakukan perkuatan basis-basis kerjasama dengan organisasi lain yang berasaskan Nasionalisme melalui kajian-kajian yang kemudian diangkat pada wacana-wacana dalam ranah akademisi melalui berbagai pertemuan-pertemuan dengan para akademisi UI (professor, dosen, dan organisasi mahasiswa Universitas Indonesia) melalui seminar, dan kajian-kajian. Dan kemudian, membangun kerjasama dengan mereka membuat poros sYndrom-OrNas (organisasi Nasionalis)-akademisi UI.

2. Kajian Idealisme kebangsaan

Membahas idealisme-idealisme Nasionalis dan relevansinya dengan permasalahan-permasalahan bangsa dengan melakukan kajian-kajian yang bentuk oleh masing-masing koordinator pemberdaya dengan output berupa newsletter, promosi anggota ke perlombaan-perlombaan penulisan dan debat, dan aksi sosialisme faham.

Struktur Organisasi

2007-08-13T03:54:00.000+07:00

Struktur Organisasi sYndicate for Indonesia Transformation Universitas Indonesia (sYndrom UI) adalah sebagai berikut :

Direktur Eksekutif : Pamungkas Ayudhaning Dewanto
Direktorat Kajian Kesejahteraan Sosial : Panji Yudha Prasetya (Direktur), Manggala Putra
Direktorat Kajian Politik dan Hukum : Adi Febrianto (Direktur), Rintis, Aditya
Direktorat Kajian Ekonomi : Raymond
Direktorat Kajian Hubungan Internasional : Pandu Utama Manggala (Direktur)
Direktorat Kajian Kebangsaan : Arief Wicaksono (Direktur), Tulus, Budi Prabowo
Direktorat Kajian Pendidikan : M. Fajri Siregar (Direktur)

Struktur organisasi ini pada dasarnya tidak didasarkan pada susunan hirarkis kekuasaan dimana salah satu bagian mampunyai kekuasaan lebih besar daripada bagian lainnya. Organisasi ini hanya didasarkan pada pembagian konsentrasi saja agar setiap koordinator dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya masing-masing.